Demokrat: Langkah Hukum SBY Tegaskan Penolakan terhadap Politik Fitnah

Jakarta, kameranusantara.id - Partai Demokrat menilai rencana langkah hukum yang ditempuh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan sikap yang tepat dan beralasan. Isu yang menyeret nama SBY disebut sebagai tuduhan tanpa dasar dan menyesatkan.

Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam menegaskan bahwa SBY tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Ia menyebut hubungan SBY dan Jokowi berjalan baik, serta menekankan bahwa SBY kini tidak lagi aktif dalam politik praktis. “Pak SBY sama sekali tidak terlibat. Beliau saat ini lebih fokus pada kegiatan sosial, seni, dan olahraga,” kata Umam kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Umam menjelaskan, narasi yang menyudutkan SBY disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim di media sosial dengan pola berulang dan terkesan terorganisir. Menurutnya, disinformasi semacam ini berpotensi membentuk opini publik yang keliru dan merusak kualitas demokrasi. Ia menilai sikap tegas diperlukan agar kebohongan tidak terus dibiarkan berkembang. Pembiaran terhadap fitnah, kata Umam, berisiko membuat informasi palsu dianggap sebagai kebenaran. (kls)

Sebagai langkah awal, Demokrat mendukung upaya hukum berupa somasi kepada pihak-pihak yang diduga menyebarkan fitnah. Somasi tersebut bertujuan menghentikan penyebaran isu serta membuka ruang klarifikasi atau permintaan maaf sebelum masuk ke ranah pidana.

Lebih lanjut, Umam menilai langkah SBY memiliki nilai edukasi politik bagi publik. Tindakan ini, menurutnya, menegaskan batas antara kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi bohong. “Demokrasi yang sehat membutuhkan tanggung jawab, verifikasi, dan etika dalam menyampaikan pendapat,” pungkasnya.