MALANG, kameranusantara.id – Kritik dari orang tua siswa dan pihak sekolah terkait menu kering Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Malang mendapat perhatian DPRD setempat. Dewan meminta Pemerintah Kota Malang tidak bersikap pasif dan segera memperkuat pengawasan di lapangan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur penyedia MBG harus menjalankan manajemen dan operasional dengan baik agar tidak merusak tujuan program nasional tersebut.
“SPPG jangan sampai melakukan kesalahan dalam pengelolaan dapur yang justru mencederai program nasional yang sebenarnya baik,” ujar Ginanjar, Kamis (26/2/2026).
Ia menilai Pemkot Malang memiliki kewenangan melakukan pengawasan langsung, termasuk melalui inspeksi mendadak ke dapur-dapur penyedia makanan. Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur.
“Pemerintah kota harus turun langsung melakukan kontrol di lapangan. Sidak ke dapur bisa dilakukan agar standar operasional tidak diabaikan,” tegas politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
Ginanjar menambahkan, meski menu selama Ramadan disajikan dalam bentuk makanan kering, kandungan gizi tetap harus terpenuhi. Komposisi nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin dinilai wajib tersedia sesuai kebutuhan anak.
Ia juga mengingatkan agar dukungan pemerintah daerah terhadap MBG tidak sekadar bersifat seremonial. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berkala, termasuk memastikan kebersihan dapur dan pengelolaan limbah.
“Pemkot jangan hanya hadir saat seremoni. Kontrol harus dilakukan terus-menerus, mulai dari kualitas gizi hingga kebersihan dapur,” katanya.
Sorotan serupa disampaikan anggota DPRD Kota Malang lainnya, Suryadi. Berdasarkan pemantauannya, masih ada dapur penyedia yang dinilai belum menjalankan standar pelayanan secara optimal.
Ia menemukan sejumlah menu yang kurang layak, tidak higienis, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi yang seharusnya menjadi prioritas dalam program tersebut.
“Ramadan seharusnya menjadi momentum meningkatkan kualitas pelayanan, bukan malah menurunkannya dengan alasan efisiensi,” ujar Suryadi.
Ia meminta seluruh penyedia dapur MBG segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kualitas layanan. Bahkan, menurutnya, pemutusan kerja sama dapat dipertimbangkan jika tidak ada perbaikan dari pihak penyedia.
“Setiap makanan yang dibagikan harus aman dikonsumsi, memenuhi standar gizi, dan sesuai dengan anggaran. Jika ada bahan yang tidak layak, harus diganti,” tegas politisi dari Partai Golongan Karya itu.
DPRD menegaskan bahwa kesehatan anak-anak tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun. Karena itu, dewan mendesak Pemkot Malang memperkuat pengawasan agar pelaksanaan MBG selama Ramadan tetap berjalan sesuai standar dan tidak memicu polemik di masyarakat. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!