Jakarta, Kameranusantara.id - Ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari stabilitas kawasan Asia Tenggara, tegas Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam konteks tersebut, ia menilai ASEAN perlu kembali pada tujuan awal pembentukannya, mengingat peran organisasi kawasan ini semakin strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Menlu Sugiono mengutip penegasan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa kekuatan ASEAN akan menentukan sejauh mana suara kawasan dapat didengar di tingkat global.
“Dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat ASEAN, semakin besar pula suara kita akan didengar,” ujar Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia menekankan bahwa kekuatan ASEAN hanya dapat terwujud apabila kesatuan dan sentralitas organisasi tersebut terus dijaga secara kolektif. Dinamika kawasan sepanjang tahun lalu, termasuk munculnya krisis antarnegara anggota, disebutnya sebagai pengingat bahwa perdamaian di Asia Tenggara tidak boleh dianggap remeh atau diabaikan.
Momentum peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation (TAC) pada tahun ini, lanjut Sugiono, kembali menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar ASEAN. Indonesia pun mendorong agar ASEAN kembali pada tujuan awal pembentukannya, yakni menjaga kawasan tetap damai, bebas dari unjuk kekuatan, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Di tengah menguatnya logika hard power di luar kawasan, Sugiono menilai Asia Tenggara memiliki tradisi, norma, dan kebijaksanaan yang harus terus dijunjung bersama. Oleh karena itu, Indonesia memandang ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif dalam mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berkembang menjadi konfrontasi terbuka.
Untuk memperkuat sentralitas ASEAN, Indonesia menegaskan kembali relevansi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif, dengan ASEAN tetap memegang kendali atas arah dan tata kelola regional. Dalam hal ini, Indonesia menyatakan kesiapan untuk bersinergi erat dengan Keketuaan Filipina guna memastikan kesinambungan agenda kawasan, termasuk penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang selaras dengan UNCLOS.
Terkait situasi di Myanmar, Sugiono menegaskan konsistensi sikap Indonesia dalam mendorong solusi yang berkelanjutan dan memiliki legitimasi. Menurutnya, pendekatan instan justru berisiko memperdalam fragmentasi yang ada.
“Perkembangan situasi, termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar, menuntut pendekatan yang beyond business as usual,” ujarnya.
Menlu Sugiono menambahkan bahwa Indonesia terus mendorong terciptanya ruang dialog yang inklusif sebagai jalur menuju rekonsiliasi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk keterlibatan dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!