Jakarta, kameranusantara.id - Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada 2026. Penetapan ini dilakukan pada Kamis (8/1), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sekaligus menandai pertama kalinya Indonesia memimpin lembaga HAM tertinggi di bawah PBB tersebut.
Tugas Presiden Dewan HAM PBB dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang dicalonkan oleh kelompok negara Asia-Pasifik. Kementerian Luar Negeri menyebut penunjukan ini merupakan hasil kerja diplomasi yang panjang, terencana, dan melibatkan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri serta pendekatan intensif dengan negara-negara sahabat.
Dengan posisi ini, peran Indonesia di panggung global menjadi semakin strategis. Presiden Dewan HAM PBB memiliki kewenangan penting, antara lain mengoordinasikan jalannya persidangan, menjaga netralitas dan suasana dialog yang konstruktif, serta mengusulkan kandidat pemegang mandat prosedur khusus, yakni para pakar independen yang bertugas memantau dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara.
Selain itu, Presiden Dewan HAM juga berperan memastikan seluruh kegiatan Dewan berlangsung secara objektif, transparan, dan kredibel. Melalui tema presidensi “A Presidency for All”, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsensus antarnegara, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kepercayaan terhadap sistem multilateral PBB.
Kepercayaan internasional ini tidak datang secara instan. Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam isu HAM global, tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat Wakil Presiden Dewan, masing-masing pada 2009 dan 2024. Bahkan sebelum Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, Indonesia pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.
Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil di dalam negeri memberikan catatan kritis. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB seharusnya menjadi momentum refleksi dan pembuktian nyata. Menurut Kontras, jabatan tersebut tidak boleh berhenti pada simbol diplomatik semata, tetapi harus diiringi konsistensi nilai, keberanian menyuarakan isu HAM, serta kemauan politik untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai prioritas.
Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 pun dipandang sebagai ujian penting: sejauh mana peran global Indonesia selaras dengan upaya penguatan demokrasi dan perlindungan HAM, baik di tingkat internasional maupun di dalam negeri. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!