Istana Tegaskan Program MBG Tetap Berjalan Meski Jadi Tuntutan Demonstrasi

JAKARTA, kameranusantara.id – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski menjadi salah satu tuntutan yang diminta dihentikan dalam aksi mahasiswa bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" yang digelar di sejumlah daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan MBG merupakan program prioritas nasional yang akan terus dijalankan sambil dilakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola.

Menurut Qodari, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program berskala besar merupakan hal yang wajar. Karena itu, pemerintah memilih melakukan pembenahan daripada menghentikan program yang dinilai memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran, namun bukan berarti program harus dihentikan," ujarnya.

Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penataan ulang sejumlah aspek pelaksanaan MBG, termasuk penghentian sementara pembangunan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan meningkatkan kualitas layanan.

Meski demikian, pemerintah memastikan layanan yang sudah berjalan tetap beroperasi dan tidak mengganggu penerima manfaat. Kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar tetap akan mendapatkan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Qodari menilai manfaat program sudah dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga keberlangsungannya perlu dijaga sembari dilakukan evaluasi menyeluruh.

Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kota, termasuk Jakarta, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian pemborosan APBN, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, penghentian Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta penolakan keterlibatan militer di ranah sipil.

Pemerintah menyatakan akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat, namun menegaskan program-program yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat tetap akan dijalankan dengan pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan. (kls)