Kemenperin Usul Rp329,4 Miliar untuk Pulihkan Industri Kecil di Daerah Terdampak Bencana Sumatra

Jakarta,Kameranusantara.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan anggaran sebesar Rp329,4 miliar untuk menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi industri kecil di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra selama periode 2026—2028.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, program tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan kembali kapasitas usaha industri kecil yang terdampak bencana.

Menurutnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi itu akan mencakup berbagai bentuk dukungan kepada pelaku industri kecil, mulai dari bantuan sarana produksi hingga perluasan akses usaha.

“Program-program ini mencakup bantuan mesin dan peralatan produksi sederhana, bantuan bahan baku, pendampingan teknis, akses pembiayaan, perluasan pasar, sertifikasi halal serta legalitas usaha,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan, program tersebut ditargetkan menjangkau sebanyak 8.034 industri kecil di wilayah terdampak bencana selama tiga tahun ke depan. Dari jumlah ini, sebanyak 3.403 industri kecil ditargetkan menerima bantuan pada 2026, kemudian 2.464 industri kecil pada 2027, dan 2.167 industri kecil pada 2028.

Agus menilai, percepatan pemulihan sektor industri kecil menjadi penting mengingat kelompok usaha tersebut merupakan tulang punggung ekonomi daerah dan sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah terdampak.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Kemenperin memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp329,4 miliar. Rinciannya terdiri atas Rp170,53 miliar pada 2026, Rp120,51 miliar pada 2027, dan Rp38,39 miliar pada 2028. “Pada tahun 2026 pembiayaan program ini diusulkan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sejalan dengan upaya pemulihan dan penguatan industri kecil, Kemenperin katanya juga menjalankan program kredit industri padat karya (KIPK) yang dirancang sebagai skema pembiayaan strategis guna mendukung kebutuhan revitalisasi mesin serta meningkatkan produktivitas.

Program ini menyasar pada 6 sektor industri padat karya yaitu makanan dan minuman, tekstil, partian jati, punitur, alas kaki dan juga mainan anak. Agus menerangkan, pada 2026 program KIPK disalurkan melalui 13 mitra perbankan dengan total platform pembiayaan sebesar Rp549,5 miliar.

Hingga Mei 2026, realisasi platform telah mencapai Rp91 miliar. “Jadi masih sangat rendah, masih 16,72% bagi 25 debitur, dari target keseluruhannya 293 debitur,” jelas Agus.