KLH Ajak Daerah Kembangkan Potensi Karbon, Pelestarian Lingkungan Jadi Peluang Ekonomi Baru

Kameranusantara— Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong pemerintah daerah memanfaatkan potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan daerah sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang berperan menjaga kelestarian lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta pada 13 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan kepala daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.

Pengembangan ekonomi karbon membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui mekanisme yang terukur. Kawasan mangrove, hutan, lahan gambut, dan berbagai ekosistem lainnya berpotensi mendukung pengurangan emisi sekaligus menciptakan peluang kegiatan ekonomi.

Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah pemulihan ekosistem mangrove. Selain membantu menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi kawasan pesisir, program tersebut dapat melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan lingkungan.

Potensi ekonomi karbon juga dapat dikembangkan melalui sektor persampahan. KLH/BPLH mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan BUMD dan pelaku usaha untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk pemanfaatan gas metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah.

Pemanfaatan teknologi penangkapan gas metana dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi emisi sekaligus mengembangkan sumber energi alternatif. Pendekatan ini juga mendukung target pemerintah untuk mengakhiri praktik open dumping di TPA pada akhir 2027.

Namun, pengembangan bisnis karbon membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi pengurangan emisi, memastikan kelayakan proyek, menyiapkan pengukuran dan verifikasi, serta menerapkan tata kelola yang transparan agar manfaat ekonominya dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Jumhur juga menekankan pentingnya pembagian manfaat kepada masyarakat lokal. Prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati oleh pengembang proyek, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang terlibat dalam menjaga dan memulihkan lingkungan.

Penguatan sistem registrasi karbon dan penyusunan panduan praktis perdagangan karbon diharapkan membantu pemerintah daerah memahami mekanisme yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, pengembangan ekonomi karbon berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat, pengelolaan karbon diharapkan mampu mempertemukan kepentingan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan. Upaya tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia yang mengutamakan keberlanjutan, transparansi, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.