Jakarta,Kameranusantara.id - Diskusi Publik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aula Lukmen Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Sabtu, 30 Mei 2026, sempat diwarnai aksi protes sejumlah mahasiswa Papua. Mereka membentangkan poster penolakan terhadap PSN saat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan pemaparan dalam forum tersebut.
Empat mahasiswa memasuki ruang aula sambil membawa poster bertuliskan “Tanah Adat Bukan Tanah Kosong”, “PSN Merampas Hak Masyarakat Adat Papua”, serta sejumlah pesan penolakan lainnya. Pemaparan sempat terhenti sebelum para mahasiswa keluar dari ruangan dan terlibat adu argumen singkat dengan panitia.
Perwakilan mahasiswa Papua Selatan, Stenly Dambujai, mengatakan aksi itu dilakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek strategis nasional yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat Papua. Menurutnya, sejumlah proyek yang masuk kategori PSN masih mengabaikan hak masyarakat adat dan berdampak terhadap lingkungan.
“Tapi kami melihat bahwa beberapa proyek strategis nasional di Tanah Papua sama sekali tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Makanya kami mahasiswa Papua dan aktivis lingkungan menyobot masuk dan ingin menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan daerah, khususnya di Provinsi Papua Selatan, bahwa proyek strategis nasional adalah proyek sengsara rakyat,” kata Stenly.
Ia juga mengklaim masih terjadi intimidasi terhadap masyarakat adat serta perampasan tanah adat di berbagai wilayah Papua. Karena itu, mahasiswa dan aktivis lingkungan menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan PSN di Papua.
Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengakui terdapat perbedaan sikap masyarakat terhadap sejumlah proyek pembangunan yang sedang berjalan di wilayahnya. Menurutnya, sebagian masyarakat menerima, sementara sebagian lainnya menyampaikan penolakan.
“Secara de facto, secara faktual, benar ada yang menolak. Tapi ada juga yang menerima. Jadi, kita duduk sama-sama,” ujar Apolo.
Ia mengatakan pemerintah daerah terus berupaya membangun dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul. Menurutnya, konflik yang terjadi harus diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan yang bijaksana.
“Benar ini ada masalah. Tapi masalah ini harus kita bijaki dengan arif. Harus kita duduk sama-sama,” katanya.
Apolo menilai setiap pihak memiliki sudut pandang masing-masing terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat adat.
“Apa yang disampaikan adik-adik benar. Apa yang disampaikan Pak Ramandey benar. Apa yang disampaikan Pak Abner benar juga. Semua sudut pandang bisa benar. Mari kita bicara sama-sama,” ucapnya.
Diskusi yang digelar Barisan Merah Putih (BMP) Papua itu dihadiri ratusan peserta dari kalangan pemuda, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat. Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Antropolog Universitas Cenderawasih Abner Krey, serta Pengamat Kebijakan Publik Methodius Kossay.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!