Jakarta, kameranusantar.id - Pengamat perumahan dari Institut Teknologi Bandung, Mohammad Jehansyah Siregar, mengingatkan bahaya pembiaran penguasaan tanah oleh mafia yang dinilai semakin meluas. Ia menilai lemahnya peran negara dalam mengelola lahan menjadi celah utama munculnya praktik tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kebutuhan hunian nasional masih tinggi, dengan jutaan keluarga belum memiliki rumah dan puluhan juta lainnya tinggal di rumah tidak layak huni. Dalam kondisi ini, menurut Jehansyah, negara seharusnya mengoptimalkan tanah-tanah milik negara, terutama di pusat aktivitas kota, untuk pembangunan perumahan terjangkau.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak lahan negara dibiarkan terbengkalai hingga akhirnya dikuasai pihak tertentu. Ia menilai pendekatan yang terlalu bergantung pada investasi swasta membuat fungsi tanah sebagai instrumen kesejahteraan tidak berjalan maksimal.
Jehansyah menekankan, jika pemerintah ingin merebut kembali kendali atas lahan negara untuk kepentingan publik, diperlukan program yang serius, terencana, serta didukung penguatan kelembagaan dan sosialisasi yang matang.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program tiga juta rumah yang dinilai belum memiliki sistem terintegrasi. Menurutnya, pembangunan perumahan masih berorientasi pada jumlah proyek, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan struktur kota dan kehidupan sosial masyarakat.
Dampaknya, muncul ketimpangan ruang kota, mulai dari kawasan elite yang eksklusif hingga kantong-kantong kemiskinan. Infrastruktur pun berkembang secara parsial, sementara konektivitas transportasi dan hunian tidak selaras karena mengikuti kepentingan bisnis properti.
Jehansyah menilai kondisi tersebut berpotensi memperparah kemacetan, inefisiensi, serta memperbesar backlog perumahan jika tidak segera dibenahi. Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap kebijakan perumahan nasional.
Menurutnya, negara perlu mengambil peran lebih aktif sebagai perancang sistem perumahan terpadu, tidak hanya membangun fisik hunian, tetapi juga memastikan integrasi dengan transportasi publik serta menciptakan kawasan yang inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!