Jakarta, kameranusantara.id - PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disebut merupakan keputusan resmi partai yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menepis anggapan bahwa posisi partainya berada di wilayah abu-abu. Menurutnya, arah politik PDIP sudah jelas dan dijalankan sesuai instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Said menjelaskan, PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat bagi rakyat, tanpa mempertimbangkan keuntungan politik bagi partai. Namun, jika terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat, PDIP akan menyampaikan kritik secara konstruktif.
“Jika kebijakan pemerintah baik untuk rakyat, tentu harus didukung. Sebaliknya, jika ada kekurangan, kami akan memberikan masukan dan kritik yang membangun,” ujarnya.
Ia menegaskan, posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang cenderung mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. Menurut Said, PDIP justru ingin memastikan roda pemerintahan berjalan efektif hingga akhir masa jabatan sesuai amanat konstitusi.
Said juga menyebut Presiden Prabowo memahami sikap politik PDIP tersebut. Bahkan, menurutnya, kepala negara memandang keberadaan partai penyeimbang sebagai bagian penting dalam menjaga objektivitas dan kualitas demokrasi.
Dengan posisi tersebut, PDIP menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!