JAKARTA, kameranusantara.id – Pemerintah melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan langkah tersebut bukan pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari evaluasi dan perbaikan tata kelola yang sedang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Prasetyo, pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan proses penataan sehingga kebutuhan anggaran MBG dapat dihitung lebih akurat. Saat ini, anggaran program tersebut untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Ia menjelaskan, sebagian besar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Namun, terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, termasuk perluasan layanan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam beberapa pekan ke depan.
Dalam proses evaluasi, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap sasaran penerima manfaat dan lokasi penyaluran berdasarkan tingkat prioritas serta kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melebihi rencana awal. Dari target 21 ribu titik, jumlahnya kini mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik.
Menurut Zulhas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp12 triliun per tahun sehingga diperlukan penataan yang lebih efektif.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi, salah satunya dengan menghentikan sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru. Seluruh titik yang sudah terdaftar akan dievaluasi kembali untuk memastikan kapasitas layanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan manfaat MBG tetap dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan tanpa membebani keuangan negara. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!