Penanganan Papua Dinilai Perlu Sinergi Seluruh Unsur Pemerintah

Kameranusantara – Penanganan berbagai dinamika di Papua dinilai memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah secara terpadu agar upaya pembangunan, keamanan, dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan, tidak hanya berfokus pada satu institusi ataupun pejabat tertentu.

Menurut Filep, meskipun Wakil Presiden menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), penanganan berbagai persoalan di Papua memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk aspek pembangunan, keamanan, sosial, dan kemanusiaan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta aparat negara.

"Penanganan Papua membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Ia juga berharap tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang di Papua. Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kekhususan Papua.

Menurut Bambang, pengaturan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus guna memastikan pembangunan Papua berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan adanya kesamaan tujuan, yakni memperkuat tata kelola penanganan Papua melalui koordinasi yang efektif antarinstansi pemerintah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga situasi keamanan tetap kondusif sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintah sendiri terus menempatkan pendekatan pembangunan, dialog, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya mewujudkan Papua yang aman, damai, dan semakin maju.(*)