Jakarta, kameranusantara.id - Kepala Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, meminta pemerintah meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Desakan itu muncul setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Luluk menilai perkembangan tersebut menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi posisi Indonesia di forum yang digagas Washington tersebut.
“Kami mempersilakan pemerintah dan DPR mempertimbangkan serta mengevaluasi keterlibatan Indonesia di BoP,” kata Luluk, Senin (2/3/2026).
Soroti Eskalasi dan Hukum Internasional
Sejak akhir Februari, serangan udara AS dan Israel mengguncang sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Operasi itu dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil.
Menurut Luluk, absennya sanksi tegas atas berbagai pelanggaran kemanusiaan di Palestina telah membuka ruang eskalasi konflik yang lebih luas. Ia khawatir praktik serangan terhadap pemimpin negara berdaulat akan merusak tatanan internasional yang berbasis hukum.
“Jika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sah, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi bangsa mana pun,” ujarnya.
PKB, lanjut dia, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas global melakukan penyelidikan independen atas operasi militer tersebut. Ia juga meminta agar sanksi dijatuhkan tanpa standar ganda, sekaligus mendorong deeskalasi dan jalur diplomasi demi melindungi warga sipil.
Latar Belakang Keanggotaan Indonesia
Indonesia resmi bergabung dengan BoP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Swiss pada Januari 2026. Saat itu, forum tersebut turut dihadiri Presiden AS Donald Trump.
BoP diklaim bertujuan menangani konflik di berbagai kawasan, termasuk Gaza, Palestina. Namun, eskalasi terbaru di Timur Tengah memunculkan perdebatan di dalam negeri mengenai efektivitas dan konsistensi forum tersebut terhadap prinsip perdamaian dan hukum internasional.
Sejumlah pihak kini menilai pemerintah perlu mengkaji ulang langkah diplomatik agar tetap sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!