Prabowo Ingatkan Pejabat Tak Salahgunakan Jabatan Usai OTT Wamenaker

Jakarta, Kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya menghormati proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (20/8/2025) malam.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang tunai dan beberapa pihak lain yang kini tengah diperiksa intensif. Noel diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek strategis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).

Prasetyo menambahkan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada KPK. Ia memastikan, jika terbukti bersalah, Presiden segera menunjuk pengganti Wamenaker. “Dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” tegasnya.

Penangkapan Noel menjadi sorotan publik, mengingat rekam jejaknya sebagai aktivis prodemokrasi sebelum masuk ke pemerintahan. Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman serius di lingkaran kekuasaan.

Mensesneg menyebut Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan pejabat negara agar tidak menyalahgunakan jabatan. “Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua,” ujarnya.

Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi. “Dengan kejadian ini, akan semakin keras kita mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kabinet,” kata Prasetyo.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar para pejabat tidak melontarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. “Berkali-kali beliau menyampaikan, terutama kepada anggota kabinet, agar menjaga semangat pemberantasan korupsi sekaligus tidak membuat gaduh di masyarakat,” pungkasnya.