Jakarta,Kameranusantara.id - Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional. Di wilayah Papua Pegunungan, PSN sektor pangan dinilai menjadi pilar penting dalam memperkokoh fondasi kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
PSN di Papua Pegunungan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Melalui pengembangan pertanian terpadu, pemerintah berupaya menghadirkan sistem produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka ruang peningkatan pendapatan warga.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan percepatan pelaksanaan PSN berjalan sesuai rencana, salah satunya melalui pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di kawasan Tulem, Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi sentra produksi pangan baru yang strategis karena berada di sekitar pusat aktivitas ekonomi Kota Wamena.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menilai wilayah Tulem dan sejumlah distrik lainnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian produktif yang terintegrasi dalam PSN. Menurutnya, secara keseluruhan Kabupaten Jayawijaya ditargetkan memiliki sekitar 2.000 hektare persawahan yang tersebar di beberapa distrik sebagai bagian dari program nasional tersebut. “Kami melihat langsung kesiapan pembukaan lahan di Tulem dan wilayah lainnya. Seluruh pengembangan ini dirancang masuk dalam PSN untuk memperkuat kemandirian pangan Papua Pegunungan,” kata Ones Pahabol dalam rilis yang diterima media.
Ones Pahabol menegaskan bahwa PSN sektor pangan merupakan komitmen pemerintah untuk membangkitkan kembali tradisi bertani masyarakat pegunungan yang pernah menjadikan Wamena sebagai salah satu lumbung padi di Papua. Ia menyampaikan bahwa sekitar enam dekade lalu, wilayah tersebut dikenal sebagai daerah penghasil padi, sehingga semangat kemandirian pangan itu perlu dihidupkan kembali. “Tujuannya agar Papua Pegunungan memiliki stok beras yang kuat dan berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat sendiri,” ujar Ones Pahabol.
Ones Pahabol juga menekankan bahwa pelaksanaan PSN dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama. Pemerintah, menurutnya, hanya memanfaatkan lahan melalui skema pinjam pakai demi kepentingan publik tanpa muatan politik.
Dukungan terhadap PSN turut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan Petrus Wenda. Ia menilai PSN sektor pangan menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian daerah. “PSN memberikan kepastian anggaran, pendampingan teknis, serta keberlanjutan program. Ini bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” ungkap Petrus Wenda.
Selain memperkuat ketahanan pangan, PSN juga menghadirkan dampak ekonomi berganda. Proses pembukaan lahan, pengelolaan persawahan, hingga distribusi hasil pertanian menyerap tenaga kerja lokal, termasuk generasi muda Papua. Dengan demikian, PSN diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan bagi Papua Pegunungan.
Sebelumnya pemerintah terus mempercepat program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Papua Selatan sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan potensi lahan subur yang luas dan ketersediaan air yang melimpah, Merauke dinilai tepat menjadi pusat pengembangan lumbung pangan baru Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa akselerasi cetak sawah di Papua merupakan salah satu inisiatif monumental untuk memperkuat ketahanan pangan bangsa. “Kita menargetkan cetak sawah ini dapat menghasilkan setidaknya dua hingga tiga kali panen dalam satu tahun. Potensi alam yang subur dan air yang melimpah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan,” ujar Amran.
Langkah konkret pemerintah ditandai dengan penandatanganan kontrak Survei Investigasi Desain (SID) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Merauke dengan Dinas Pekerjaan Umum Papua Selatan. Target luasan lahan yang akan dicetak mencapai 21.291 hektare, yang menjadi bagian dari total target 41.291 hektare pada tahun 2025.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!