Kameranusantara.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat dan media untuk bersama-sama menjaga ruang digital agar tidak dipenuhi politik kebencian, hoaks, maupun narasi provokatif yang dapat mengganggu persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi.
Puan menyampaikan hal tersebut saat menyoroti maraknya disinformasi yang menyasar lembaga legislatif. Informasi yang beredar antara lain berupa penggunaan video lama (old footage) yang dipotong, kutipan palsu yang dikaitkan dengan pimpinan DPR, hingga informasi yang tidak tepat mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
“Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks,” tegas Puan dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Puan meminta fenomena tersebut disikapi secara bijaksana tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, sementara informasi yang keliru harus segera diluruskan berdasarkan fakta.
“Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta,” tambahnya.
Ia menegaskan masyarakat dan DPR tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua pihak yang saling berhadapan hanya karena adanya informasi yang tidak benar.
“DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta,” tuturnya.
Meski memberikan perhatian terhadap penyebaran hoaks, Puan menegaskan DPR tetap menghargai kritik serta aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Ia juga mengingatkan pentingnya kedewasaan seluruh pihak dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi di ruang publik.
Puan mengajak masyarakat lebih teliti sebelum membagikan informasi. Ia juga mendorong media dan platform digital untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menghadirkan informasi yang akurat. Sementara itu, DPR dan lembaga negara diharapkan terus memperkuat transparansi serta komunikasi dengan publik.
“Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus semakin bertanggung jawab, sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja,” ucapnya.
Puan menambahkan, perbedaan pandangan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
“Perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan,” pungkasnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!