Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyoroti persoalan utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh yang kini menjadi perhatian publik.
Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek tersebut.
Menurut Anggia, sejak awal pembiayaan proyek KCIC tidak bersumber dari APBN, melainkan melalui konsorsium antara BUMN dan mitra asing. Namun, kondisi keuangan proyek kini dinilai membebani BUMN dan korporasi yang terlibat.
“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali. Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” ujar Anggia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2025), dikutip dari laman resmi DPR RI.
Anggia menilai, masalah utang KCIC harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika tidak ditangani dengan baik, beban utang tersebut dikhawatirkan akan terus bertambah dan menghambat kinerja BUMN.
“Utang proyek KCIC ini bisa menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar langkah penyelamatan proyek KCIC tidak menimbulkan risiko fiskal baru bagi negara.
“Menteri BUMN sudah menyampaikan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan tetap tidak ingin membiayai proyek ini melalui APBN, maka perlu dicari skema alternatif pembiayaan. Kita diskusikan dulu supaya jelas dan tidak merugikan negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anggia menekankan pentingnya solusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan usaha BUMN. Pemerintah diharapkan dapat menemukan pola kerja sama yang sehat antara konsorsium, investor, dan negara, tanpa membebani salah satu pihak secara berlebihan.
.jpg)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!