Kameranusantara – Penguatan penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu pesan penting dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, menyampaikan dukungan penuh organisasi purnawirawan Polri kepada pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk kepentingan rakyat.
Dukungan tersebut juga mencakup pengawalan terhadap penegakan hukum yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya supremasi hukum sebagai landasan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.
Presiden Prabowo bersama para mantan Kapolri juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu terkini, khususnya yang berkaitan dengan kondisi internal Polri. Pertemuan ini sekaligus menjadi sarana silaturahmi antara Presiden dan para tokoh yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir dalam agenda tersebut.
Sejumlah pejabat negara juga mendampingi Presiden, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kehadiran para purnawirawan kepolisian dalam forum tersebut memberikan ruang bagi pertukaran pengalaman mengenai tantangan organisasi, tata kelola kelembagaan, serta pelaksanaan tugas kepolisian.
Di tengah dinamika persoalan internal Polri yang sedang menjadi perhatian publik, keterbukaan terhadap evaluasi dan masukan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap persoalan juga perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan menjadikan Pancasila, supremasi hukum, dan kepentingan masyarakat sebagai landasan, penguatan institusi kepolisian diharapkan dapat terus berjalan untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!