Realisasi APBN KPPN Padang pada Januari 2026 Capai 11,12 Persen

Jakarta,Kameranusantara.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang mencatat realisasi APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar 11,12 persen hingga 31 Januari 2026. Capaian ini menjadi langkah awal yang dinilai solid dalam mendukung arah kebijakan APBN 2026 sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.

Kepala KPPN Padang, Edwin Asrul mengatakan, hingga akhir Januari 2026, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang mengelola alokasi anggaran sebesar Rp15,054 triliun untuk 45 kementerian/lembaga dan 265 satuan kerja. Dari pagu tersebut, realisasi penyaluran telah mencapai Rp1,673 triliun yang mencerminkan komitmen penyaluran tepat waktu, transparan dan akuntabel.

“Jenis belanja dengan realisasi tertinggi berasal dari belanja transfer ke daerah sebesar 18,12 persen. Sementara itu, belanja pegawai terealisasi Rp450,76 miliar atau 11,03 persen, belanja barang Rp68,64 miliar atau 2,10 persen, dan belanja modal Rp36,41 miliar atau 2,37 persen,” kata Edwin Asrul, Jum’at, 13 Februari 2026.

Ia menjelaskan, Penyaluran transfer ke daerah mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), BOK Puskesmas serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Komponen ini difokuskan untuk mendukung layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Barat seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai turut menerima penyaluran sesuai pagu masing-masing. Realisasi transfer menunjukkan progres awal yang positif, terutama pada DAU dan BOSP yang menopang operasional layanan publik dan pendidikan,” ujarnya.

Pelaksanaan APBN 2026 juga selaras dengan prioritas nasional yang menekankan, ketahanan pangan, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, serta pemberdayaan ekonomi lokal termasuk UMKM. Anggaran diarahkan untuk memperkuat sektor riil, menjaga daya beli masyarakat serta mendorong transformasi ekonomi daerah.

KPPN Padang optimis realisasi anggaran akan terus meningkat seiring sinergi pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian atau lembaga. Diharapkan, pelaksanaan APBN 2026 tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat.