Kameranusantara.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan agenda reformasi ekonomi yang menyasar akar persoalan struktural perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap berbagai tuntutan yang muncul dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada 12 Juni 2026.
Menurut Qodari, langkah yang ditempuh Presiden Prabowo bukan sekadar melanjutkan kebijakan sebelumnya, melainkan melakukan koreksi mendasar terhadap sistem ekonomi yang selama ini dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok elite tertentu.
"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Qodari menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah menunjukkan keberanian dalam membenahi sektor-sektor strategis yang selama ini dianggap sulit disentuh. Salah satunya adalah penegakan hukum di sektor tata niaga minyak.
Ia mencontohkan penanganan kasus yang menyeret pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid sebagai bukti bahwa pemerintah serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum," jelasnya.
Selain sektor energi, pemerintah juga disebut melakukan reformasi dalam tata kelola sumber daya alam melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Qodari mengungkapkan bahwa jutaan hektare kebun sawit ilegal telah ditertibkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perkebunan nasional.
"Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektare. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penertiban kelompok elite, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Menurutnya, Presiden Prabowo berulang kali menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata dia, belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah dan bawah.
"Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen itu semu karena yang kaya berlipat dua sampai tiga kali lipat, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah," sebut Qodari.
Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, pemerintah mendorong distribusi kredit perbankan agar tidak hanya dinikmati kelompok usaha besar, tetapi juga menjangkau pelaku usaha produktif yang lebih luas.
Di sektor pertanian, pemerintah disebut telah memperkuat posisi petani melalui kebijakan harga pembelian gabah yang dinilai lebih menguntungkan. Sementara di sektor kelautan, berbagai program penguatan kapasitas nelayan terus dijalankan melalui pembangunan kampung nelayan, penyediaan armada, pabrik es, hingga fasilitas cold storage.
Qodari menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun struktur ekonomi yang lebih adil dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang," pungkasnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!