Jakarta - Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu, mengungkapkan bahwa target tersebut dibahas dalam koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Sabtu (27/12) malam.
"Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan," kata dia, saat dikonfirmasi ANTARA.
Ia menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah yang dikerjakan oleh BUMN. Dari total tersebut, sebanyak 500 unit pertama ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
Hunian yang dibangun dirancang lengkap dengan berbagai fasilitas dasar, antara lain sanitasi air bersih, rumah ibadah, pasokan listrik, jaringan wi fi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.
Secara bersamaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana.
Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mengawali pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ia menyebutkan, sebanyak 2.500 unit hunian tahap pertama telah dibangun pada pekan lalu di atas lahan milik pemerintah yang merupakan aset BUMN. Selanjutnya, pembangunan 2.500 unit hunian tahap kedua direncanakan mulai dikerjakan pada awal pekan depan.
Menurut dia, pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap dilakukan dengan memperhatikan sejumlah ketentuan penting, di antaranya tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses yang memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak. (*)
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam proses penyediaan lokasi, penyiapan lahan, hingga pengaturan perpindahan warga ke hunian sementara dan hunian tetap yang telah disiapkan pemerintah.
"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," kata dia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!