Seleksi KPU yang Berintegritas Jadi Fondasi Penguatan Kepercayaan Publik

Kameranusantara — Integritas dan profesionalitas menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyelenggara pemilu. Karena itu, proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2027–2032 perlu dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya anggota panitia seleksi (pansel) yang memiliki integritas dan kapasitas memadai. Ia juga mengingatkan agar proses penjaringan calon komisioner terbebas dari konflik kepentingan maupun praktik titipan. Informasi tersebut disampaikan saat membahas persiapan pembentukan pansel pada 22 Oktober 2026. 

Penekanan terhadap integritas menjadi penting karena KPU memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pemilu secara profesional. Komisioner yang terpilih harus mampu bekerja berdasarkan hukum, menjaga independensi kelembagaan, serta melayani kepentingan demokrasi tanpa dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.

Selain integritas, proses seleksi juga perlu mengukur kemampuan kepemimpinan, pemahaman regulasi, kompetensi teknis, dan rekam jejak calon. Keterbukaan mengenai kriteria penilaian serta mekanisme pengawasan dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu turut menjadi pertimbangan dalam penataan tahapan seleksi. Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pemerintah dan DPR mencari mekanisme yang dapat menyelaraskan proses penjaringan dengan perkembangan regulasi, sehingga seleksi tetap berjalan dengan acuan hukum yang jelas. 

Ke depan, koordinasi antarlembaga dan keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Partisipasi publik dalam mengawasi rekam jejak calon juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun proses seleksi yang kredibel.

Melalui seleksi yang mengutamakan integritas, kompetensi, dan independensi, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan hak politik warga negara terlindungi.