Tiga Konfederasi Buruh Besar Dukung Pemerintahan Prabowo dan Tegaskan Lima Ikrar Nasional

Jakarta, kameranusantara.id - Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni KSPSI, KSPI, dan KSBSI, secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, berdaulat, dan sejahtera, termasuk bagi kaum buruh. Pernyataan ini disampaikan dalam deklarasi akbar yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (12 Februari 2026).

Lima Ikrar Gerakan Buruh Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menjabarkan lima ikrar penting yang menjadi kesepakatan bersama gerakan buruh nasional:

Dukungan terhadap Pemerintah Prabowo: Konfederasi buruh menyatakan komitmen penuh mendukung visi pemerintahan Prabowo dalam membangun kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Penolakan Penempatan Polri di Bawah Kementerian: Buruh secara tegas menolak wacana memindahkan lembaga Kepolisian Republik Indonesia ke bawah kementerian manapun. Andi Gani menilai langkah itu melanggar konstitusi, berpotensi melemahkan independensi Polri, serta merusak spirit reformasi. Ia menekankan pentingnya agar Polri tetap secara langsung di bawah Presiden guna menjaga stabilitas serta kemudahan penyelesaian isu ketenagakerjaan.
Dorongan Pengesahan UU Ketenagakerjaan Baru: Para konfederasi mendesak DPR segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang dianggap krusial untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan adil, serta peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Untuk itu, gerakan buruh menyiapkan aksi massa besar pada 16-17 Februari 2026.
Kesatuan Perjuangan Buruh: Gerakan buruh menegaskan akan tetap solid dan bersatu dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja di seluruh Indonesia.
Komitmen Menjaga NKRI: KSPSI, KSPI, KSBSI bersama 36 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan jutaan anggotanya berikrar berada di garis depan dalam melindungi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dukungan Pimpinan Buruh

Deklarasi turut dihadiri sekitar 2.500 buruh dari beragam daerah, termasuk para pimpinan konfederasi besar: Andi Gani (KSPSI), Said Iqbal (KSPI), dan Elly Rosita Silaban (KSBSI). Dalam sambutannya, Elly menegaskan pentingnya menjaga posisi Polri tetap berada di bawah Presiden sekaligus mendesak segera disahkannya UU Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh.

Deklarasi ini menegaskan bahwa buruh Indonesia tidak hanya menuntut perlindungan hak dan kesejahteraan, tetapi juga aktif dalam menjaga institusi negara serta mendukung kepemimpinan nasional demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. (kls)