Arah Diplomasi RI Dipertanyakan, Seruan Kembali ke Semangat Dasasila Bandung

Jakarta, kameranusantara.id - Arah kebijakan luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah dinamika geopolitik global. Sejumlah kalangan menilai diplomasi Indonesia perlu kembali berpijak pada nilai dasar yang dirumuskan dalam Konferensi Asia Afrika 1955, khususnya prinsip Dasasila Bandung.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, melainkan aktif mendorong perdamaian dunia. Prinsip tersebut ditegaskan dalam konstitusi dan diperkuat melalui peran Indonesia sebagai tuan rumah konferensi bersejarah di Bandung yang melahirkan pedoman hubungan internasional berbasis kesetaraan dan non-intervensi.

Namun, dalam perkembangan terkini, sejumlah pengamat melihat adanya pergeseran pendekatan. Kebijakan luar negeri dinilai semakin pragmatis, seiring upaya memperluas peran Indonesia di panggung global. Langkah ini memunculkan perdebatan mengenai konsistensi terhadap prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi nasional.

Figur seperti Soekarno dan Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa bebas aktif bukan sekadar netralitas, melainkan sikap aktif dalam menentang penjajahan dan ketidakadilan. Prinsip tersebut kemudian melahirkan Gerakan Non-Blok sebagai wadah negara-negara berkembang menjaga kemandirian politik.

Dalam konteks kekinian, sebagian pihak menilai Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan konsistensi nilai. Keterlibatan dalam berbagai forum internasional dinilai perlu tetap mempertimbangkan aspek moral dan historis yang menjadi identitas diplomasi Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah didorong untuk terus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di tengah dunia yang semakin multipolar. Peran tersebut dianggap penting agar Indonesia tidak hanya hadir dalam forum global, tetapi juga tetap membawa suara keadilan dan perdamaian sebagaimana semangat yang diwariskan sejak Bandung 1955.

Dengan demikian, perdebatan arah diplomasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya soal strategi, tetapi juga tentang menjaga jati diri dan komitmen terhadap nilai-nilai yang telah lama menjadi fondasi bangsa. (kls)