Kameranusantara.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi pembentukan Kabinet Bayangan (shadow cabinet) yang digagas sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.
Qodari menegaskan pemerintah menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, keberadaan Kabinet Bayangan tidak menjadi persoalan selama kritik dan masukan yang disampaikan didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti dia [jajaran kabinet bayangan menyampaikan saran dan masuk bagi pemerintah] pakai data," ungkap Qodari usai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Ia berharap berbagai rekomendasi yang diberikan tidak hanya menyoroti kekurangan pemerintah, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap program-program yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Qodari mencontohkan Program Sekolah Rakyat yang dinilai menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Jadi, [program/kebijakan pemerintah] yang bagus diapresiasi, yang bagus juga diangkat, yang bagus juga dikomentarin. Jangan hanya yang kurang-kurang. Termasuk ya Sekolah Rakyat ini, dan teman-teman 'kan semua bisa melihat bagaimana luar biasanya, dahsyatnya fasilitas pendidikan yang dibangun oleh Presiden Prabowo dan kabinet untuk pendidikan masyarakat di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan penjelasan di laman resminya, Kabinet Bayangan dibentuk sebagai wadah masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menyusun alternatif kebijakan berbasis riset.
Inisiatif tersebut digagas oleh koalisi lintas sektor yang terdiri dari akademisi, peneliti, ekonom, dan profesional yang menyatakan tidak berafiliasi dengan partai politik. Mereka mengusung konsep evidence-based opposition, yakni memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah melalui kajian ilmiah, analisis berbasis data, serta penyusunan rekomendasi kebijakan alternatif.
Melalui pendekatan tersebut, Kabinet Bayangan diharapkan menjadi ruang partisipasi publik dalam memperkuat kualitas demokrasi, sementara pemerintah menegaskan tetap terbuka terhadap kritik yang bersifat konstruktif dan didukung data yang akurat. (hni)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!