Kameranusantara– Penyebaran kembali video demonstrasi lama di media sosial menjadi perhatian karena berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Kondisi tersebut mendorong adanya permintaan agar pemerintah melakukan pengusutan terhadap sumber penyebaran konten yang diduga sengaja digunakan untuk menggiring opini publik.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan konten demonstrasi lama yang ditampilkan seolah-olah sebagai kejadian terkini perlu diwaspadai. Menurutnya, pola penyebaran informasi semacam itu berpotensi menimbulkan keresahan apabila masyarakat tidak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi.
Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang kredibel sekaligus menjaga agar ruang digital tidak menjadi sarana penyebaran provokasi. Pengusutan terhadap penyebar konten yang terbukti melanggar hukum juga diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat.
Di sisi lain, kebebasan menyampaikan pendapat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, upaya melawan hoaks bukan berarti membatasi aspirasi masyarakat, melainkan memastikan informasi yang menjadi dasar terbentuknya opini publik dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat pun diimbau tidak mudah terpancing oleh konten yang beredar di media sosial. Pemeriksaan tanggal, lokasi, konteks video, serta perbandingan dengan informasi dari sumber resmi dapat membantu memastikan sebuah informasi benar-benar menggambarkan kondisi terkini.
Menjaga ruang digital dari hoaks merupakan tanggung jawab bersama. Ketegasan pemerintah dalam menangani informasi palsu, disertai sikap kritis masyarakat dalam menerima informasi, dapat membantu menjaga ketenangan publik, mencegah perpecahan, dan memastikan demokrasi tetap berlangsung secara sehat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!