Jakarta, Kameranusantara.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengisyaratkan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkaitan dengan sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan AS yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan.
Hal tersebut disampaikan Dave saat menjawab pertanyaan awak media usai rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
"[Iuran BoP] ini masih on-going progress dan juga ada kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang masih juga dalam proses diskusi, sehingga hal ini masih saling berkaitan. Kita serahkan kepada pemerintah untuk merampungkan semua hal tersebut," bebernya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa dana BoP sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun tidak dimaksudkan sebagai biaya keanggotaan, melainkan dialokasikan untuk mendukung proses rekonstruksi Jalur Gaza yang mengalami kerusakan parah akibat konflik.
Ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto tanpa kewajiban membayar iuran sebagai anggota permanen.
"Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ujarnya.
Sugiono menambahkan bahwa Indonesia diundang untuk terlibat dalam BoP sebagai anggota selama tiga tahun, bukan sebagai anggota tetap. Keterlibatan tersebut dinilai strategis agar Indonesia dapat berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan.
"Board of Peace ini merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi stabilisasi dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza, khususnya di Palestina," ujar Sugiono beberapa waktu lalu.
Ia menuturkan bahwa sejak awal Indonesia konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian Palestina. Oleh karena itu, ketika piagam pembentukan Dewan Perdamaian ditandatangani dalam proses yang relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia perlu berada di dalam forum tersebut.
Menurut Sugiono, alasan utama Indonesia bergabung adalah untuk memastikan arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
Kehadiran Indonesia juga dipandang penting untuk memberikan masukan, saran, serta pengaruh politik agar setiap langkah yang diambil Dewan Perdamaian bersifat nyata dan berkelanjutan.
"Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama, agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara," tukas Sugiono. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!