Diteror, Aktivis Greenpeace Nilai Intimidasi Ditujukan untuk Membungkam Kritik

Jakarta, kameranusantar.id - Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengungkapkan bahwa teror yang ia alami merupakan bentuk intimidasi terhadap suara-suara kritis, khususnya yang menyoroti isu lingkungan dan energi. Menurutnya, tindakan tersebut bukan serangan personal, melainkan upaya menciptakan rasa takut agar kritik tidak lagi disuarakan.

Dalam wawancara di program ROSI, Iqbal menjelaskan bahwa prioritas utamanya saat ancaman itu muncul adalah memastikan keselamatan keluarga. Ia mengaku telah lama menyadari adanya risiko dalam aktivitas advokasi yang dijalankan Greenpeace, mengingat sejumlah kampanye sensitif yang pernah dilakukan, mulai dari isu kerusakan lingkungan di Raja Ampat hingga kritik terhadap industri batu bara.

Meski risiko tersebut telah dipahami sejak awal, Iqbal tidak menampik bahwa situasi nyata tetap memicu kepanikan. Namun, ia berusaha tetap tenang dan rasional dengan mengambil langkah-langkah pengamanan, termasuk menjauhkan keluarga dari rumah serta menghindari respons emosional yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Iqbal menekankan bahwa setiap tindakan lanjutan dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, tidak semua ancaman harus langsung direspons secara terbuka, karena situasi perlu dianalisis terlebih dahulu agar tidak memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Ia menegaskan bahwa teror tersebut sejatinya tidak ditujukan kepada dirinya secara pribadi. “Yang menjadi sasaran bukan saya atau keluarga saya. Ini adalah upaya untuk menebar ketakutan terhadap suara-suara kritis,” ujar Iqbal.

Ia menilai praktik intimidasi semacam ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik—sekeras apa pun disampaikan—tidak semestinya dibalas dengan ancaman atau teror. Iqbal menegaskan bahwa pandangan dan tuntutan yang ia sampaikan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kritik terhadap kebijakan negara bukanlah bentuk permusuhan, melainkan dorongan agar negara menjalankan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Oleh karena itu, ia merasa penting untuk menyuarakan pengalaman tersebut ke ruang publik agar tidak terus berulang dan menjadi preseden buruk dalam merespons kritik. (kls)