JAKARTA , kameranusanara.id – Munculnya dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) memicu desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dinilai penting untuk memperkuat tata kelola program sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, menilai kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN harus dijadikan momentum untuk membenahi pelaksanaan program MBG dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembenahan perlu mencakup perencanaan, pengelolaan anggaran, pemilihan mitra pelaksana, hingga sistem pengawasan di lapangan.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak membuka ruang bagi penyimpangan,” ujar Raja Pane.
Dorongan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026.
Dalam diskusi yang sama, wartawan senior Sarwani menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia. Ia menilai keterbukaan data menjadi kunci untuk memastikan program berjalan akuntabel.
“Data harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sementara itu, wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar aparat kepolisian lebih difokuskan pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum guna memperkuat kontrol terhadap pelaksanaan program.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri mulai dijalankan sejak Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Dengan anggaran mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, program ini menjadi salah satu kebijakan strategis dengan alokasi dana terbesar dalam pemerintahan saat ini.
Karena itu, FWK menilai pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan terhindar dari praktik penyalahgunaan anggaran. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!