JAKARTA, Kameranusantara — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai tudingan yang beredar di ruang publik terkait kepemilikan lahan sawit yang dikaitkan dengan Presiden.
Hashim menyatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan langkah tegas pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. Ia menekankan, Prabowo tidak memiliki satu hektar pun lahan sawit di wilayah Indonesia.
Menurut Hashim, justru terdapat kelompok-kelompok yang selama ini menikmati praktik ilegal di sektor perkebunan dan kehutanan. Ia mengungkapkan adanya jutaan hektar lahan sawit ilegal yang berada di kawasan hutan lindung dan taman nasional, yang diduga dikuasai oleh ratusan perusahaan dengan konsesi bermasalah.
Hashim menyebut, pemerintah saat ini tengah menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama bertahun-tahun merusak lingkungan dan memanfaatkan celah hukum. Ketegasan negara dalam menertibkan lahan ilegal dan menjaga kelestarian alam dinilai membuat kelompok tersebut merasa terancam, sehingga melancarkan serangan opini untuk menjatuhkan citra Presiden.
Ia juga mengungkap adanya indikasi penggunaan influencer dan akun media sosial bayaran untuk menyebarkan hoaks yang menuduh Presiden Prabowo memiliki lahan sawit, khususnya di wilayah yang terdampak bencana alam. Menurutnya, pola penyebaran informasi tersebut menunjukkan upaya sistematis untuk menggiring opini publik.
Selain meluruskan isu kepemilikan sawit, Hashim menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan hutan dan lingkungan hidup. Pemerintah disebut akan terus mendengar aspirasi masyarakat daerah, termasuk terkait operasional industri yang dinilai merusak lingkungan.
Ia mencontohkan perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Sumatera Utara, khususnya terkait aktivitas industri kehutanan yang menuai penolakan. Hashim memastikan bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah, kata Hashim, bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi melindungi sumber daya alam Indonesia dan memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!