Jakarta, kameranusantara.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari Board of Peace (BoP) jika forum tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan, keputusan itu bisa diambil apabila mekanisme atau kebijakan BoP tidak sesuai dengan prinsip pemerintah Indonesia.
“Kalau memang ada hal yang tidak kita setujui dalam mekanisme BoP, opsi untuk keluar tetap ada,” ujar Donny usai menghadiri kegiatan di Makassar, Minggu (22/2/2026).
Bagian dari Misi Perdamaian
Donny menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan forum tersebut sebagai upaya nyata mendukung stabilitas di Palestina.
Menurutnya, BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini menjadi salah satu inisiatif konkret yang menawarkan skema perdamaian di Gaza.
Donny juga mengaku telah berdiskusi dengan Duta Besar Palestina di Jakarta dan menyebut pihak Palestina mendukung langkah Indonesia bergabung dalam BoP.
Opsi Tetap Terbuka
Meski demikian, Donny menegaskan pemerintah akan terus mencermati perkembangan BoP ke depan. Jika forum tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan Indonesia, kemungkinan mundur tetap terbuka. “Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah Indonesia, opsi itu tetap ada,” katanya.
Di sisi lain, Kemhan tengah menyiapkan rencana kontribusi pasukan perdamaian. Sekitar 8.000 personel TNI disebut telah dipersiapkan untuk misi peacekeeping di Gaza. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait waktu pengerahan. Pemerintah menegaskan seluruh langkah akan diambil dengan mempertimbangkan dinamika politik dan keamanan kawasan Timur Tengah. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!