Kameranusantara.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua, mendapatkan penanganan kesehatan secara optimal. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas dugaan insiden keamanan pangan sekaligus untuk memastikan kondisi para penerima manfaat terus terpantau.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono mengatakan evaluasi menyeluruh juga terus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan MBG sehingga manfaat program dapat diterima masyarakat secara aman dan optimal.
"Hari ini saya bersama Wakil Menteri Dalam Negeri telah meninjau langsung penanganan dugaan insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre untuk memastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal sekaligus memperkuat langkah evaluasi terhadap penyelenggaraan program," katanya.
Trenggono bersama jajaran terkait meninjau sejumlah fasilitas kesehatan yang menangani penerima manfaat, di antaranya Puskesmas Depapre, Aula Kantor Distrik Depapre, dan RSUD Yowari. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan medis berjalan dengan baik serta memberikan dukungan kepada para penerima manfaat dan keluarga.
"Peninjauan dilakukan guna memastikan seluruh pasien memperoleh pelayanan medis yang memadai, sekaligus memberikan dukungan moril kepada para penerima manfaat beserta keluarga," ujarnya.
Selain memastikan penanganan kesehatan, BGN bersama Pemerintah Provinsi Papua juga membahas sejumlah langkah penanganan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta percepatan pelayanan bagi penerima manfaat yang terdampak.
BGN kemudian melakukan evaluasi langsung ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Pemeriksaan tersebut mencakup proses penyediaan makanan dan penerapan standar operasional. Untuk sementara, operasional dapur tersebut dihentikan atau disuspend.
"Kemudian kami mengunjungi Dapur SPPG Yayasan Kasih Iman Samuel Papua untuk mengevaluasi secara langsung proses penyediaan makanan serta pelaksanaan standar operasional yang diterapkan dan memberhentikan operasional sementara (suspend)," katanya lagi.
Trenggono mengatakan hasil peninjauan menemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan di SPPG tersebut sehingga BGN memberikan teguran. Pengawasan terhadap koordinator wilayah juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
"Kami juga menegur koordinator wilayah, kenapa pengawasan seperti ini masih terjadi. Sementara kita suspend dulu, kita cek dan investigasi di mana letak kesalahannya, apakah pada SOP atau bahan bakunya. Ini menjadi evaluasi kita semua," ujarnya.
Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk mengetahui sumber persoalan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten agar kejadian serupa dapat dicegah.
Hingga pukul 15.45 WIT, tercatat sebanyak 219 penerima manfaat telah memperoleh penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan. Rinciannya, 83 pasien dirawat di RSUD Yowari, 61 pasien di Puskesmas Depapre, 14 pasien di Puskesmas Sentani, dua pasien di Puskesmas Komba, satu pasien di Puskesmas Kampung Harapan, empat pasien di RS Dok II Jayapura, 24 pasien di RS Abepura, 21 pasien di RS Kementerian Kesehatan, serta 20 pasien di RS Dian Harapan.
Dari total tersebut, delapan pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya membaik. Sementara tiga pasien dari RSUD Yowari dirujuk ke RS Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penanganan lanjutan sesuai kondisi medis masing-masing.
BGN terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus mendukung proses investigasi.
"Hasil penelusuran awal mengarah pada dugaan adanya penurunan kualitas salah satu menu, yakni tempe bacem yang dimasak terlalu dini. Namun demikian, penyebab pasti kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sehingga seluruh pihak diminta menunggu hasil investigasi resmi," katanya.
Hasil investigasi nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan, termasuk penerapan standar operasional pada setiap tahapan pelaksanaan MBG.
"Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, dan memastikan implementasi standar operasional berjalan secara konsisten di seluruh satuan pelayanan," katanya.
Melalui langkah penanganan, investigasi, dan evaluasi tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG sekaligus memastikan keamanan dan kesehatan seluruh penerima manfaat. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!