Kameranusantara.id - Pemerintah menegaskan bahwa langkah penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus memastikan penggunaan dana negara lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas belanja pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah juga menjadi jawaban atas salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada Jumat (12/6), yakni terkait isu pemborosan APBN.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru menempatkan penghematan anggaran sebagai salah satu agenda utama. Berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan kurang produktif dievaluasi untuk mengurangi pemborosan dalam penggunaan keuangan negara.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6).
Ia menjelaskan, langkah efisiensi tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp300 triliun. Dana yang berhasil dihemat kemudian diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Selain fokus pada efisiensi belanja, pemerintah juga memperkuat langkah pemberantasan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Qodari menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola ekonomi dan keuangan nasional.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pembentukan Danantara yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan aset negara sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan kekayaan negara.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” lanjutnya.
Di sisi lain, Qodari menegaskan bahwa pemerintah menghargai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Dalam sistem demokrasi, kritik dan masukan dari masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat guna memperoleh saran dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan kebijakan publik.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkas dia. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!