JK: Krisis Besar Tak Akan Terjadi, Asalkan Pemerintah Mau Mendengar dan Segera Berbenah

Jakarta, kameranusantara.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia masih memiliki peluang menghindari krisis ekonomi yang lebih serius. Namun, hal itu menurutnya bergantung pada kesediaan pemerintah untuk mendengarkan berbagai masukan serta segera mengambil langkah perbaikan.

Dalam seminar bertema Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis di Jakarta, Selasa (9/6/2026), JK mengatakan kondisi ekonomi tidak cukup dinilai hanya dari indikator makro atau angka statistik. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan situasi riil yang dirasakan masyarakat.

Salah satu indikator yang disorot adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang telah menembus kisaran Rp18.200 per dolar AS. Menurut JK, kondisi tersebut tidak semata dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional.

Ia menjelaskan bahwa meningkatnya permintaan dolar dan berkurangnya minat memegang rupiah akan menekan nilai tukar. Karena itu, kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

JK juga mengingatkan agar kondisi ekonomi tidak hanya diukur dari aktivitas di pasar modal. Ia membedakan antara pasar keuangan dan pasar fisik yang langsung mencerminkan daya beli masyarakat.

Menurutnya, ramainya pusat perbelanjaan belum tentu menunjukkan ekonomi sedang baik-baik saja. Ia menilai indikator yang lebih relevan adalah aktivitas konsumsi masyarakat. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang benar-benar berbelanja dibanding sekadar datang untuk makan atau menikmati fasilitas umum.

Selain itu, mantan Ketua Umum Palang Merah Indonesia tersebut menilai pelemahan sektor-sektor strategis di pasar modal juga mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek keuntungan perusahaan di tengah perlambatan ekonomi.

Tak hanya berbicara soal angka ekonomi, JK juga mengaitkan kondisi sosial dengan kesehatan ekonomi nasional. Ia menilai meningkatnya berbagai tindak kriminal dapat menjadi sinyal adanya persoalan yang lebih mendasar, seperti pengangguran dan menurunnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Karena itu, JK menegaskan pentingnya langkah korektif yang cepat dan tepat dari pemerintah. Menurutnya, selama pemerintah terbuka terhadap kritik dan segera melakukan pembenahan, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. (kls)