Hukum

Kapolri perintahkan jajaran usut tuntas kasus Brimob aniaya anak

Jakarta,kameranusantara.id - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa dia telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus anggota Brimob berinisial Bripda MS yang diduga menganiaya

Hukum

Yusril: Brimob aniaya anak di Maluku harus diproses etik dan pidana

Jakarta,Kameranusantara.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Bripda MS, anggota brimob yang diduga menganiaya anak hingga tewas di Tual, Maluku,

Hukum

KBRI Phnom Penh Catat Lonjakan Kepulangan WNI Korban Online Scam

Phnom Penh,kameranusantar.id — Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat peningkatan signifikan kepulangan warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya terjerat jaringan penipuan daring di Kamboja.

Hukum

Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Propam Gelar Sidang Etik Mantan Kapolres Bima Kota

Jakarta, Kameranusantara.id - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang kode etik terhadap mantan Kapolres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat, AKBP Didik Putra Kuncoro, terkait dugaan keterlibatannya

Hukum

Kajati Jatim Dampingi Wapangal TNI Tinjau Percepatan Koperasi Merah Putih di Surabaya

Surabaya, kameranusantara.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, menghadiri kunjungan kerja Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita dalam rangka memantau percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan

Hukum

Desa Terkendala Lahan untuk Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan Aturan Baru

Magelang, kameranusantar.id – Pemerintah pusat disebut tengah menyiapkan regulasi bagi desa dan kelurahan yang mengalami kesulitan menyediakan lahan untuk pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan (KDMP) Merah

Hukum

Kasus Perdagangan 4 Anak Terungkap, LPSK Pastikan Perlindungan Korban

Jakarta, Kameranusantara.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan akan memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa

Hukum

Salah Tafsir Pasal Unjuk Rasa? Wamenkum Tegaskan Bukan Pembatasan Kebebasan

Jakarta, Kameranusantara.id - Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, memberikan klarifikasi terkait Pasal 256 KUHP yang mengatur soal demonstrasi. Ia menilai pasal tersebut kerap disalahpahami seolah-olah

Hukum

Polemik KUHP dan KUHAP 2026: Pemerintah Tegaskan Tak Batasi Kebebasan Berdemokrasi

Jakarta, Kameranusantara.id - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum

DPR Optimis Masalah Kelebihan Kapasitas Lapas akan Selesai dengan Penerapan KUHP Baru

Cilacap, Jawa Tengah, suarabersama.com - Ketua Komisi XIII DPR-RI, Willy Aditya, meyakini bahwa masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia akan teratasi dengan