kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelamatan kekayaan negara harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Hal itu disampaikan saat menghadiri penyerahan denda administratif senilai Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
Penyerahan aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan kawasan hutan sekaligus memberantas praktik korupsi dan penguasaan ilegal sumber daya alam.
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa langkah penyelamatan aset negara bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, masyarakat kini menuntut bukti nyata dari kerja pemerintah dalam menjaga kekayaan negara.
Presiden mengungkapkan, penyerahan kali ini menjadi tahap keempat dengan total aset dan dana yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp40 triliun. Dana tersebut, kata dia, akan digunakan untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah saat ini juga tengah mempercepat renovasi sekolah di berbagai daerah. Setelah memperbaiki 17 ribu sekolah tahun lalu, pemerintah menargetkan renovasi 70 ribu sekolah pada tahun ini dan 100 ribu sekolah pada tahun depan.
Prabowo menegaskan, penyelamatan uang negara penting dilakukan agar anggaran pembangunan tidak jatuh ke tangan koruptor maupun pelaku kejahatan yang merugikan rakyat.
Ia turut memberikan apresiasi kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), aparat kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, dan jajaran penegak hukum lain yang terlibat dalam pengamanan aset negara.
Menurut Prabowo, penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan seluruh kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir pihak.
Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus memperkuat tata kelola sumber daya alam agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional serta generasi mendatang. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!