Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2026.
Saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Selasa, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi rinci mengenai rencana kenaikan gaji ASN tahun depan. Oleh karena itu, ia belum dapat memberikan kepastian terkait wacana tersebut.
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan rencana itu dapat terealisasi.
“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kami nggak tahu,” tutur Purbaya menjawab pertanyaan dari awak media.
Pernyataan Purbaya ini berbeda dengan tanggapan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta pada Sabtu (15/8), Sri Mulyani menyampaikan bahwa belum ada peluang untuk perekrutan baru maupun kenaikan gaji ASN pada tahun tersebut.
Alasannya, menurut Sri Mulyani, sebagian besar kapasitas fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan difokuskan pada program-program prioritas nasional. Karena itu, pemerintah saat itu belum melakukan kajian khusus mengenai kebijakan penggajian PNS.
Sementara itu, pemerintah masih terus menyempurnakan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN. Sistem ini bertujuan menyederhanakan struktur penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, pada Jumat (10/10), menyampaikan bahwa sistem single salary menjadi bagian dari reformasi agar hak penghasilan ASN dapat diberikan secara transparan dan menyeluruh.
Kementerian Keuangan juga secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas desain teknis dari sistem tersebut.
Terkait isu kenaikan gaji, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kebijakan penggajian ASN untuk tahun anggaran 2026.
Dari sudut pandang perencanaan fiskal, pemerintah akan meninjau kembali prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum menetapkan kebijakan tersebut.
"Kalau kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung dari prioritas pemerintah saat ini. Kalau memang pemerintah pada saat itu kenaikan gaji jadi prioritas, saya yakin itu juga akan diperhitungkan dan akan menjadi bagian di tahun depannya. Tapi kalau kita bicara di tahun 2026, seingat saya di nota keuangan belum kelihatan terkait kenaikan gaji itu," pungkasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!