JAKARTA, kameranusantara.id – Pemerintah terus mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai sumber baru Pendapatan Asli Desa (PAD). Meski ekspansi berjalan masif, kontribusi ekonomi dari koperasi ini masih dalam tahap awal dan belum merata di seluruh daerah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan Kopdes Merah Putih merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan desa.
Menurutnya, skema koperasi memungkinkan desa memperoleh manfaat langsung dari aktivitas usaha. Minimal 20 persen keuntungan koperasi akan masuk ke kas desa sebagai PAD, sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, sisa hasil usaha sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Hingga kini, dari target nasional lebih dari 32 ribu unit, sekitar 2.700 gerai telah rampung dan sebagian sudah mulai beroperasi. Namun pemerintah belum merinci capaian pendapatan karena sebagian besar unit masih dalam tahap pengembangan awal.
Kopdes Merah Putih mengandalkan sektor ritel kebutuhan pokok serta penyerapan hasil produksi desa sebagai sumber utama pendapatan. Skema ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal sekaligus memperkuat kemandirian desa.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan percepatan pembangunan menjadi kunci agar koperasi segera mencapai skala ekonomi. Ia optimistis perkembangan signifikan dapat terlihat dalam beberapa bulan ke depan jika proses pembangunan berjalan sesuai target.
Selain itu, pemerintah juga fokus memperkuat sistem distribusi, operasional, dan integrasi logistik agar koperasi dapat berfungsi optimal. Standarisasi layanan, termasuk di sektor ritel dan layanan kesehatan desa, juga tengah disiapkan.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menambahkan pembangunan fisik terus digenjot dengan target puluhan ribu unit selesai dalam waktu dekat. Pengelolaan koperasi juga akan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Di sisi lain, pemerintah mulai mempertimbangkan pembatasan izin ritel modern di desa guna menjaga perputaran ekonomi tetap berada di tingkat lokal. Langkah ini dinilai penting agar manfaat ekonomi dari Kopdes benar-benar dirasakan masyarakat desa secara luas. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!