Mengapa Faham dan Gerakan Khilafah dan HTI Dilarang Hidup atau Berkembang di Indonesia

Jakarta, kameranusantara.id - Indonesia dikenal sebagai negara majemuk dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam menjaga persatuan tersebut, bangsa Indonesia berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar kehidupan bernegara.

Di tengah keberagaman itu, muncul paham khilafah yang menyerukan sistem pemerintahan Islam global di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Namun, konsep tersebut dinilai tidak sejalan dengan sistem negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi dan pluralisme.

Pemerintah menilai gerakan khilafah, termasuk yang pernah dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, keberadaan HTI resmi dibubarkan pemerintah pada 2017.

Ada sejumlah alasan mengapa paham khilafah dan HTI ditolak berkembang di Indonesia. Salah satunya karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. HTI disebut menolak demokrasi dan menginginkan sistem pemerintahan tunggal berbasis syariat Islam.

Selain itu, gerakan tersebut dinilai tidak mengakui konsep negara bangsa atau nation state seperti Indonesia. Ide khilafah yang mengarah pada sistem Islam global dianggap berpotensi menghapus batas-batas negara dan mengancam kedaulatan NKRI.

Pemerintah juga menilai propaganda khilafah dapat memicu konflik sosial dan disintegrasi. Narasi yang menganggap sistem demokrasi sebagai kufur serta mudah mengkafirkan pihak berbeda pandangan dinilai berbahaya bagi kerukunan masyarakat.

Pembubaran HTI sendiri mengacu pada Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Regulasi itu memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selain aspek hukum, paham khilafah dinilai tidak sejalan dengan semangat toleransi antarumat beragama di Indonesia. Sebagai negara yang mengakui berbagai agama dan kepercayaan, Indonesia dinilai membutuhkan sistem yang mampu melindungi seluruh warga tanpa membedakan keyakinan.

Sejumlah kajian akademik juga menyebut sistem khilafah sulit diterapkan di Indonesia. Banyak pengamat politik menilai Pancasila tetap menjadi ideologi paling relevan untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. (kls)