Negara Telusuri Dugaan Manipulasi Ekspor CPO, Menkeu: Kerugian Penerimaan Signifikan

Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah mengungkap indikasi praktik pelaporan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang tidak mencerminkan nilai transaksi sebenarnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut modus yang diduga terjadi adalah pengiriman komoditas ke Amerika Serikat melalui Singapura, namun nilai yang dilaporkan ke otoritas Indonesia hanya sebagian dari transaksi tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menjelaskan bahwa pola itu membuat jejak perdagangan seolah berhenti di Singapura, padahal barang berlanjut ke pasar akhir. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari pajak dan bea keluar disebut tidak tercatat secara optimal.

Menurutnya, praktik tersebut diduga berlangsung selama beberapa tahun. Pemerintah menilai perbedaan rezim pajak antarnegara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pungutan lebih rendah.

Kementerian Keuangan melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW) kini melakukan penelusuran mendalam. Otoritas tengah memeriksa data pergerakan kapal dan dokumen perdagangan untuk mencocokkan volume serta nilai ekspor yang sebenarnya. Pemerintah juga memanfaatkan analisis berbasis teknologi untuk mengurai pola transaksi lintas negara.

“Dari pelacakan awal terhadap sejumlah perusahaan besar, ditemukan selisih nilai yang cukup mencolok antara laporan ekspor dan harga jual di negara tujuan,” ujar Purbaya. Selisih tersebut diduga menjadi keuntungan yang dibukukan di entitas perantara di luar negeri.

Meski demikian, pemerintah masih mengkaji kekuatan bukti yang diperoleh dari otoritas mitra dagang agar dapat digunakan dalam proses hukum. Jika terbukti terjadi pelanggaran, langkah penegakan hukum dan penagihan potensi penerimaan yang hilang akan ditempuh.

Kasus ini menjadi perhatian karena industri sawit merupakan salah satu penopang utama ekspor nasional. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan perdagangan internasional sekaligus menutup celah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. (kls)