Pemerintah Dorong Pengawasan Ruang Digital Lewat Verifikasi Pengguna Medsos

Kzameranusantara.id - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji aturan baru yang mewajibkan pengguna mencantumkan nomor telepon saat membuat akun media sosial. Kebijakan tersebut dirancang untuk memperjelas identitas pengguna sekaligus meningkatkan akuntabilitas di ruang digital.

Menurut Meutya, saat ini pencantuman nomor telepon dalam pembuatan akun media sosial masih bersifat opsional dan belum diwajibkan oleh pemerintah.

"Terkait rencana registrasi terhadap pengguna media sosial dengan memberikan akuntanbilitas bahwa kalau saat ini itu sifatnya tidak wajib untuk memberikan nomor telepon," kata Meutya dalam rapat kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

Ia menjelaskan bahwa skema aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan nantinya akan dikonsultasikan kepada publik sebelum diterapkan secara resmi.

"Ini yang sedang kita godok juga dengan konsultasi publik tentunya Bapak-Ibu, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya, sehingga identitasnya jelas, sehingga mereka menjadi akuntabel atau ya bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang ditayangkan," jelas dia.

Selain aturan kewajiban nomor telepon, pemerintah juga berencana memperkuat sistem identitas digital terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSRE). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di ruang digital.

Meutya menegaskan pengawasan ruang digital tidak hanya dilakukan melalui patroli siber atau pemblokiran konten bermasalah. Pemerintah juga akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Ini giat-giat lainnya karena kita meyakini bahwa hal-hal menjaga ketahanan nasional di media sosial tidak berarti seluruh giatnya harus di media sosial, tapi pertemuan-pertemuan fisik dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, edukasi itu menjadi peran yang amat penting," jelas dia.

Rencana kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap keamanan ruang digital, termasuk maraknya penyalahgunaan media sosial, akun anonim, hingga paparan konten negatif di internet.