Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dengan menindak ribuan dapur layanan yang bermasalah. Hingga 24 April 2026, sebanyak 1.789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dikenai sanksi penghentian operasional sementara, menurun dari sebelumnya sekitar 3.000 unit.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyatakan langkah ini diambil untuk mendorong peningkatan kualitas layanan di lapangan. Sejumlah temuan seperti kasus keracunan makanan hingga fasilitas yang tidak higienis menjadi alasan utama pemberian sanksi.
Menurutnya, fokus pemerintah pada 2026 adalah pembenahan tata kelola sekaligus memastikan target program tetap tercapai. Namun, ia mengakui tidak semua SPPG dapat diperbaiki dengan cepat. Untuk itu, evaluasi lanjutan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional, termasuk kemungkinan relokasi bagi unit yang dinilai sulit diperbaiki.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan penguatan sistem melalui pembentukan pusat kendali nasional atau command center. Fasilitas ini akan ditempatkan di Kemenko Pangan dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Mei 2026.
Command center tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program MBG secara lebih efektif.
Selain itu, perbaikan kualitas layanan menjadi prioritas utama sepanjang tahun ini. Upaya yang dilakukan mencakup pembenahan manajemen, peningkatan mutu manfaat program, hingga edukasi terkait penyediaan menu sehat dan bergizi. Pemerintah berharap langkah evaluasi dan penguatan ini dapat memperbaiki pelaksanaan program sekaligus meminimalkan risiko kejadian serupa di masa mendatang. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!