JAKARTA, kamerausantara.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan pemerintah telah membina dan merehabilitasi sekitar 250 anak yang terpapar paham ekstremisme sepanjang akhir 2024 hingga 2025. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mencegah berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan pembinaan dilakukan melalui kolaborasi antara BNPT, aparat intelijen, dan aparat penegak hukum guna melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak, dari pengaruh ideologi radikal.
"Pada akhir 2024 hingga 2025 pemerintah telah melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap kurang lebih 250 anak di bawah umur yang terpapar ekstremisme," kata Eddy dalam kegiatan Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029 di Gedung Tribrata, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Eddy, ancaman terorisme kini mengalami perubahan pola dengan memanfaatkan ruang digital sebagai media utama penyebaran paham radikal. Internet, kata dia, digunakan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen anggota, menyebarkan propaganda, serta menggalang pendanaan.
Perkembangan tersebut membuat anak-anak, remaja, dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran penyebaran paham ekstremisme.
"Media digital kini dimanfaatkan untuk rekrutmen, kontra-propaganda, dan pendanaan terorisme. Karena itu perempuan, anak-anak, dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan," ujarnya.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) 2026–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Pada tahap kedua implementasi RAN PE, pemerintah daerah diharapkan berperan lebih aktif dalam menjalankan program pencegahan di wilayah masing-masing.
RAN PE 2026–2029 mencakup sembilan fokus utama, antara lain penguatan kesiapsiagaan nasional, ketahanan keluarga dan komunitas, perlindungan perempuan, anak, dan pemuda, penguatan komunikasi strategis di ruang digital, program deradikalisasi, hingga perlindungan hak korban tindak terorisme.
Eddy menegaskan keberhasilan upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
"Terorisme bersifat persisten dan adaptif. Ancamannya terus ada meski pelakunya berubah, dan cara maupun medianya selalu menyesuaikan perkembangan zaman," pungkasnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!