Jakarta, kameranusantara.id - Pendekatan penanganan sampah di Indonesia dinilai masih terlalu fokus pada teknologi, tanpa diimbangi pembangunan ekosistem yang kuat. Akibatnya, berbagai solusi berbasis teknologi justru tidak berjalan optimal.
Founder dan CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, menyebut diskursus pengelolaan sampah saat ini terlalu berpusat pada pilihan teknologi, sementara aspek fundamental seperti regulasi, pembiayaan, dan kemitraan belum dibenahi.
“Teknologi terus dibahas, tapi fondasi ekosistemnya belum dibangun secara serius,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Banyak Fasilitas Tak Berjalan Optimal
Beragam metode seperti pengolahan dengan larva, kompos, hingga pembangkit listrik berbasis sampah disebut belum maksimal. Minimnya tata kelola membuat sejumlah fasilitas pengolahan sampah berujung mangkrak.
Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah menargetkan 100 persen sampah dapat terkelola pada 2029. Target ini dinilai menghadapi banyak hambatan, terutama koordinasi lintas kementerian dan pelaksanaan di daerah.
Dorong Penguatan Tata Kelola
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan kebijakan strategis nasional pengelolaan sampah untuk memperkuat koordinasi. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah penerapan skema tanggung jawab produsen atau extended producer responsibility (EPR).
Melalui skema ini, perusahaan diwajibkan ikut menanggung biaya pengelolaan sampah berdasarkan volume produksi. Dana tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan dalam membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Namun, Junerosano menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi penegakan hukum yang tegas agar berjalan efektif.
Perlu Pemisahan Peran dan Profesionalisme
Selain itu, perbaikan juga diperlukan dalam struktur birokrasi, terutama dengan memisahkan fungsi regulator dan operator yang selama ini kerap dijalankan oleh instansi yang sama di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan sampah. Setiap pihak yang terlibat, mulai dari pengangkutan hingga daur ulang, seharusnya memiliki kompetensi dan sertifikasi yang jelas.
Menurutnya, jika tata kelola sudah kuat—mulai dari regulasi, pendanaan, hingga kemitraan—maka penerapan teknologi akan mengikuti dengan sendirinya. “Masalah utamanya bukan di teknologi, tapi di sistem yang belum terbentuk dengan baik,” ujarnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!