Pigai Minta Polisi Usut Teror Influencer, Ingatkan Kritik Tak Salah Arahkan Tuduhan

Jakarta, kameranusantara.id - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta Kepolisian mengusut secara menyeluruh rangkaian aksi teror yang belakangan dialami sejumlah influencer. Penyelidikan dinilai penting untuk memastikan motif serta pihak yang bertanggung jawab atas intimidasi tersebut. “Saya meminta aparat kepolisian mengungkap kasus ini secara tuntas agar jelas siapa pelakunya dan apa latar belakangnya,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026).

Pigai menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berekspresi yang dimanfaatkan para influencer untuk menyampaikan kritik. Namun ia mengingatkan agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan dengan narasi yang menyerang kehormatan individu maupun institusi tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan isu teror dimanfaatkan sebagai alat membangun citra korban atau playing victim demi meningkatkan popularitas di media sosial. Pola semacam itu, kata Pigai, berpotensi mengganggu relasi sosial dan menciptakan persepsi publik yang keliru. Pigai menilai masyarakat saat ini menikmati kebebasan berpendapat yang sangat luas. Dalam situasi tersebut, negara tidak mungkin membatasi ekspresi warga. Meski demikian, kebebasan itu tetap menuntut tanggung jawab moral dan rasionalitas dalam menyampaikan kritik.

Ia secara khusus mengingatkan influencer agar tidak langsung memframing pemerintah sebagai pelaku teror, mengingat hingga kini aparat belum menetapkan pihak mana pun sebagai penanggung jawab atas peristiwa tersebut. “Jangan serta-merta menuding negara atau pemerintah, karena proses hukum masih berjalan dan belum ada kesimpulan resmi dari aparat penegak hukum,” tegasnya.

Pigai juga menyoroti maraknya penggiringan opini di media sosial melalui logika keliru, seperti serangan personal, manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab dan akibat. Ia mengajak publik untuk tetap kritis, objektif, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi semacam itu.

Sebagai Menteri HAM, Pigai menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk tuduhan tanpa bukti yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror. Ia memastikan pemerintah tetap membuka ruang kritik, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta. “Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus jujur, berimbang, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas,” pungkasnya. (kls)