Jakarta,Kameranusantara.id - Menlu RI menegaskan komitmen kuat Indonesia mendukung hak asasi rakyat Palestina melalui solusi dua negara serta mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN guna penyelesaian konflik Myanmar secara damai dan berkelanjutan.
Keterpilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) jelas menjadi momentum strategis untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam pengentasan konflik dan penanganan krisis kemanusiaan global. Termasuk di dalamnya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta dorongan penyelesaian konflik di Myanmar.
“Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti. Kami mendesak supaya segala bentuk kekerasan di Palestina dihentikan serta akses kemanusiaan diwujudkan segera secara penuh, aman, dan tanpa halangan sedikit pun,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, sebagaimana dilansir Antara, Senin (23/2).
Indonesia juga kembali menegaskan dukungannya terhadap terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina berdasarkan solusi dua negara (two-state solution) sebagaimana disepakati komunitas internasional.
“Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” kata dia.
Selain isu Palestina, Menlu turut menyampaikan komitmen Indonesia di tingkat regional ASEAN. Pemerintah akan terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin atau 5-Point Consensus (5PC) sebagai pijakan penghentian konflik di Myanmar. Penguatan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) juga akan dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara.
Sehubungan dengan berbagai konflik yang terjadi di dunia, Sugiono menekankan pentingnya dialog dengan itikad baik serta pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas. Menurutnya, solusi berkelanjutan untuk mengakhiri konflik tidak dapat dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghormati
“Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB membawa konsekuensi untuk memperkuat kebijakan nasional, termasuk (rekomendasi kami) dalam penanganan pengungsi dari luar negeri,” ujar Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami, sebagaimana dilansir dari siaran pers resmi BRIN, Senin (23/2) lalu.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!