JAKARTA, kameranusantara.id – Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale mendorong pembentukan perjanjian keamanan regional di kawasan Pasifik. Menurutnya, dukungan dari para pemimpin negara-negara Pasifik terhadap gagasan tersebut terus menguat di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan.
Wale menilai negara-negara Pasifik tidak bisa lagi mengabaikan tantangan keamanan yang muncul akibat persaingan kekuatan global. Karena itu, kawasan perlu memperkuat kapasitas dan arsitektur keamanannya sendiri melalui mekanisme yang dipimpin oleh negara-negara Pasifik.
Gagasan tersebut telah disampaikan Wale kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, serta Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dalam berbagai pertemuan bilateral.
Dalam pidatonya di Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Suva, Fiji, Wale mengajak para pemimpin kawasan mempertimbangkan pembentukan kerangka keamanan yang lebih kuat sebagai wujud komitmen bersama menjaga stabilitas regional.
Menurutnya, kawasan membutuhkan pendekatan yang lebih ambisius untuk menghadapi berbagai ancaman lintas negara, seperti penyelundupan narkotika, penangkapan ikan ilegal, hingga meningkatnya rivalitas strategis di Pasifik.
Wale mengaku optimistis karena sejumlah pemimpin yang telah diajak berdiskusi melihat adanya kebutuhan nyata terhadap mekanisme keamanan regional yang lebih terintegrasi.
Meski demikian, ia menegaskan setiap negara tetap harus menghormati prinsip kedaulatan masing-masing. Namun, menurutnya, tantangan keamanan saat ini menuntut kerja sama yang lebih erat antarnegara anggota Forum Kepulauan Pasifik.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Australia. Menteri Urusan Pasifik Australia Pat Conroy menyatakan Canberra terbuka terhadap pembentukan pakta keamanan regional selama tetap mengedepankan kepemimpinan negara-negara Pasifik.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai realisasi perjanjian tersebut tidak akan mudah. Dosen Universitas Massey, Anna Powles, mengatakan pembentukan arsitektur keamanan baru memerlukan kesepakatan politik yang kuat karena sebagian negara masih berhati-hati terhadap aturan yang berpotensi memengaruhi kebijakan keamanan nasional mereka.
Ia juga menilai usulan tersebut tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya persaingan geopolitik di Pasifik, terutama setelah Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian keamanan dengan China pada 2022.
Menurut Powles, kerangka keamanan regional berpotensi memperkuat posisi negara-negara Pasifik dalam menentukan arah kebijakan keamanan kawasan. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan mekanisme baru tersebut benar-benar memberikan nilai tambah dibandingkan berbagai kerja sama keamanan yang telah ada.
Australia dan Kepulauan Solomon sendiri saat ini tengah memulai perundingan perjanjian keamanan bilateral yang ditargetkan rampung sebelum akhir 2026. Sementara itu, pembahasan mengenai usulan pakta keamanan regional diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam KTT Forum Kepulauan Pasifik di Palau pada September mendatang. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!