Jakarta, Kameranusantara.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menilai pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global. Selain penghematan energi, Presiden juga menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dapat menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan.
"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Presiden menjelaskan bahwa perkembangan situasi global, terutama di kawasan Eropa dan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga bahan bakar yang kemudian berimbas pada harga pangan.
Meski demikian, pemerintah dinilai telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan strategis. Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana percepatan program di sektor energi sebagai bagian dari langkah antisipatif.
Walaupun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, Presiden menilai penghematan konsumsi BBM tetap menjadi langkah penting dalam menghadapi ketidakpastian global.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung kebijakan yang diterapkan oleh Pakistan untuk menghemat energi. Negara tersebut menerapkan sejumlah langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta, serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam satu pekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan penghematan dengan memangkas gaji anggota kabinet dan parlemen, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta mengurangi konsumsi BBM kendaraan pemerintah.
Langkah efisiensi lainnya termasuk penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan baru, pendingin ruangan, hingga perabot kantor. Pemerintah juga membatasi perjalanan luar negeri yang menggunakan dana negara serta mengurangi kegiatan seremonial.
Prabowo menilai berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia untuk mengkaji langkah-langkah penghematan yang tepat.
"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi," ujar Presiden.
Menurut Prabowo, pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan kerja dari rumah mampu meningkatkan efisiensi serta mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Presiden juga menyampaikan bahwa kebijakan pengurangan hari kerja maupun pembatasan kehadiran aparatur sipil negara di kantor dapat menjadi opsi untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan efisiensi energi.
"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," tambahnya.
Prabowo menilai penghematan konsumsi energi diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas fiskal negara sehingga defisit anggaran tidak meningkat. Pemerintah, menurutnya, menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyinggung adanya potensi kebocoran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menjelaskan bahwa upaya sinkronisasi sistem pemerintahan melalui pengembangan GovTech yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diperkirakan dapat mengurangi kebocoran anggaran hingga sekitar 40 persen dari total pengeluaran negara.
"Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40 persen dari pengeluaran kita," kata Presiden.
Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada menghadapi berbagai kemungkinan di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
"Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," ujar dia. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!