Kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih besarnya potensi kebocoran keuangan negara yang menurutnya terjadi di berbagai sektor. Kondisi tersebut, kata Presiden, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan aparatur negara, termasuk guru dan pegawai negeri sipil, belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada, diambil terus. Kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang kurang lebih US$ 150 miliar setiap tahun. Rp 2.500 triliun setiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," kata Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah pembenahan guna memperkuat tata kelola keuangan negara dan meminimalkan berbagai bentuk kebocoran yang selama ini terjadi.
Selain menyoroti persoalan kebocoran anggaran, Prabowo juga menyinggung kondisi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang menurutnya perlu ditata ulang agar lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Menurut Presiden, proses pembenahan tersebut telah mulai dilakukan melalui evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan negara yang dinilai tidak sehat secara bisnis. Sejumlah perusahaan bahkan telah ditutup sebagai bagian dari langkah restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara.
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap penghematan anggaran, termasuk melalui penyederhanaan struktur organisasi dan pengurangan biaya operasional pada perusahaan yang tidak produktif.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti persoalan ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang selama ini tercatat positif belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi nasional yang perlu segera diperbaiki agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas dan berkeadilan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap berbagai sektor strategis, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Ia menilai perbaikan tata kelola keuangan negara, peningkatan efisiensi lembaga dan BUMN, serta pemerataan hasil pembangunan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat, kuat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!