JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional. Arah kebijakan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan terkait penyampaian RUU APBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Delapan prioritas pemerintah mencakup penguatan ketahanan pangan, kemandirian air dan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan serta ketahanan terhadap bencana, dan penguatan ekonomi rakyat serta pembangunan desa.
Pemerintah juga menempatkan penurunan kemiskinan sebagai sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
Menurut Prabowo, pelaksanaan agenda tersebut akan ditopang oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, perbaikan tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Anggaran untuk mendukung berbagai prioritas tersebut tercatat sekitar Rp671,2 triliun. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga defisit APBN agar tetap terkendali dan menekannya lebih rendah.
"Kita akan usahakan untuk menekan defisit lebih kecil lagi. Kita memahami defisit ideal adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo.
Ia menjelaskan RAPBN 2027 tetap dirancang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan secara terarah, terukur, dan kolaboratif.
Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, termasuk dengan Danantara, agar kebijakan ekonomi berjalan selaras.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat transformasi ekonomi dan memastikan program-program unggulan berjalan efektif. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu bagian yang akan diperkuat dalam kebijakan ekonomi 2027.
"Transformasi ekonomi harus terus diperkuat. Program unggulan harus berjalan efektif dan pemberdayaan UMKM harus terus ditingkatkan," ujarnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!